A Pathway to God

Sebagai strategi politik, ulasan ini sudah sangat terlambat, tetapi sebagai pembelajaran, tak ada kata terlambat; dan saya akan sebut nama sesuai dengan yang saya dengar atau baca meskipun mesti saya pelesetkan supaya tidak polos-polos amat. Di telinga saya beberapa kali terdengar, termasuk dari kaum terpelajar, bahwa Genjer, kalau terpilih jadi presiden, paling-paling hanya akan jadi boneka Mege. Saya bukan pembela Genjer dan Mege (karena mereka tentu sudah punya mekanisme pembelaan diri sendiri, ngapain saya mesti cari kerjaan tambahan) karena concern saya terletak pada cara kita berpikir.

Yang pertama, ada masalahkah dengan Genjer jadi boneka Mege? Apakah itu semata karena frase “petugas partai” yang dulu disematkan oleh Mege kepada Jekewe sehingga seakan-akan ungkapan itu merendahkan Jekewe yang adalah presiden? Tambah lagi, apakah ungkapan itu memicu kemarahan dan label arogan karena seakan-akan sebuah partai jadi segala-galanya?

Saya berangkat dari pengalaman kecil. Dulu saya punya karyawan. Tinggalnya di pinggir jalan besar dan posisi rumahnya lebih rendah dari jalan besar itu. Ketika di dekat rumahnya ada tukang yang sedang menggali tanah untuk pondasi tiang, dia mendekati tukang-tukang itu dan bertanya untuk apa pondasi itu. Dijawab: untuk pasang papan iklan. Tanya lagi: apakah sudah izin kelurahan? Dijawab: kami hanya mengerjakan. Tanya lagi: di mana bosnya? Setelah ketemu bosnya, karyawan ini bertanya pada sang bos apakah sudah izin untuk pengerjaan tiang iklan di jalan ini. Dijawab: sudah.

Tahukah Anda yang dilakukan karyawan saya? Dia hubungi kelurahan, dia hubungi kecamatan, dan bertanya apakah sudah ada pihak yang meminta izin untuk memasang papan reklame di jalan besar itu. Dijawab: belum.
Tahukah Anda yang dilakukan karyawan selanjutnya? Dia mendatangi orang-orang di proyek itu dan memaki-makinya menyuruh berhenti karena papan iklan itu sangat potensial menimpa rumah warga kalau terjadi apa-apa.

Tahukah Anda berapa persen dari warga negeri ini yang seperti karyawan saya yang peduli lingkungan dan tata kelola wilayah dan berani bersuara?
Saya tidak tahu, tapi kira-kira begitulah fungsi partai: menyuarakan kepentingan warga bersama. Tanpa partai, butuh sejumlah banyak orang seperti karyawan saya tadi yang punya keberanian untuk melabrak kekuasaan yang cenderung korup dan tak peduli korban. Belum tentu kita mau urus sendiri problem saluran air, listrik, sampah, lingkungan, bukan? Partai semestinya jadi mesin penggerak untuk itu. Bahwa ada partai yang orientasinya cari kuasa, itu lain perkara.

So what? Mengapa “petugas partai” jadi peyoratif dan bikin orang baper? Tidakkah ketua partai pun adalah “petugas partai”? Poinnya, pun kalau Genjer jadi boneka Mege, yang perlu dipersoalkan, selain apakah mungkin Genjer jadi boneka seakan-akan dia tak punya nurani dan seolah-oleh Mege punya kendali mutlak, adalah bagaimana Mege ini menjalankan fungsinya sebagai “petugas partai” juga; sesuai dengan ideologinya atau tidak dan apakah ideologi itu punya keberpihakan pada mereka yang tak berkuasa alias mereka yang jadi korban pembangunan dan tidak berkepentingan dengan status quo.

Yang kedua, salah satu kritik Mege yang saya sepakat adalah kritik terhadap bansos, tetapi yang saya tidak sepakat ialah sikapnya terhadap pelaksanaan bansos: terima bansos gapapa yang penting pilihnya gak goyang. Bagaimanapun itu mau ditafsirkan, saya lebih melihat bahayanya ungkapan seperti itu: melanggengkan status quo, melestarikan kultur yang sekian lama menjerumuskan bangsa ini, yaitu politik uang.

Saya akan meniliknya dari dimensi sejarah secara sederhana dengan becermin dari pengalaman warga Yunani Timur pada masa kekaisaran Romawi sekitar tiga abad pertama Masehi. Bansos dan subsidi adalah strategi politik utama dari kaum oligark. Apa itu oligark? Kata KBBI: anggota dari sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan dalam suatu negara; anggota oligarki. Mengapa bansos dan subsidi jadi strategi utama para oligark itu?

Karena bansos dan subsidi itu berfungsi seperti obat bius yang bikin orang mati rasa.

Para oligark itu dipilih oleh kekaisaran Romawi untuk menjaga ketertiban di wilayah kekuasaan Romawi. Kekaisaran sendiri gak ambil pusing bagaimana wilayah-wilayah yang dikuasainya itu diatur: yang penting aman, tertib, dan status quo terjaga. Hanya ada lima persen oligark di seluruh kekaisaran, dan pada umumnya mereka tinggal di wilayah perkotaan yang disebut polis. Polis itu bayangkanlah seperti Jabodetabek: Jakarta pusatnya, disokong oleh wilayah yang mengelilinginya. Tentu, zaman dulu tak seheboh sekarang kondisi metropolitannya, tetapi pada prinsipnya, polis itu terdiri dari wilayah urban dan rural yang menyokongnya.

Nah, sebagian besar pendapatan para oligark yang tinggal di kota itu berasal dari kepemilikan tanah mereka di pedesaan alias wilayah pendukung tadi. Tanah di pedesaan itu disewakan, digarap oleh orang-orang desa. Kekayaan oligark bahkan bisa jauh melampaui kekayaan kaum non-elit di perkotaan. Akan tetapi, ketimpangan sosial-ekonomi itu tidak bikin kaum urban menengah ke bawah iri hati atau protes karena yang mereka lihat di sana-sini adalah karya-karya murah hati dari para oligark. Di sebelah sini ada saluran air yang dibangun oleh oligark. Di sana ada bangunan pemerintahan yang investasinya berasal dari oligark. Di sebelah sananya lagi ada pasar festival yang diadakan oleh oligark. Ke sana sedikit lagi ada proyek strategis nasional yang disokong oleh oligark ini dan itu.

Kaum non-elit menaruh hormat pada kaum oligark karena kedermawanan mereka. Tambah lagi, dalam keyakinan Yunani itu ada semacam aksioma bahwa orang kaya disebut bermoral jika dia menggunakan kekayaannya untuk kepentingan publik. Orang tak lagi mempersoalkan dari mana dan bagaimana kekayaannya itu datang. Tambah lagi, tindakan dermawan oligark itu dibalut juga dengan ide semacam NKRI harga mati, bela negara, dan sejenisnya: orang-orang dengan etika dan moral patriot seperti ini adalah orang terpuji dan pantas berkuasa.

Dengan begitu, terjadi relasi timbal balik yang menyokong status quo: kucurkan bansos dan subsidi dan orang banyak itu akan semakin hormat dan memberi legitimasi pada kekuasaan yang timpang. Tambahlah subsidi dan bansos supaya rakyat banyak semakin mendukung status oligark yang dermawan itu. Begitulah lingkaran setan berjalan, dan baik oligark maupun kaum miskin jadi mati rasa. Oligark lupa bahwa mereka mendapat kekuasaan karena ketidakadilan. Kaum non-elit tak pernah mempersoalkan omong kosong ketidakadilan, yang penting dapat bansos dan subsidi. Dua-duanya mati rasa terhadap martabat kemanusiaan. Yang satu bangga bisa jadi dermawan (meskipun duitnya dari hutang atau dari penindasan), yang lain tidak malu mendapati dirinya sebagai manusia yang hanya bisa mengemis kebaikan orang lain.

Apakah lingkaran setan [sadomasokis] bansos-subsidi dan ketidakadilan sosial itu bisa diputus? Bisa. Pada kenyataannya, mulai awal abad ketiga Masehi, praktik subsidi-bansos menurun dan tak lagi jadi senjata oligark pasca pandemi di akhir abad kedua. Apakah pandemi memang mengubah semuanya?