A Pathway to God

Hampir 20 tahun lalu, salah seorang senior saya menggambarkan era reformasi 1998 dengan alegori jenaka: bangsa ini keluar dari mulut pemerintah dan masuk ke rahang pasar. Menurutnya, hidup kebangsaan kita ini dipengaruhi oleh tiga poros kekuatan: negara, pasar, dan komunitas. Negara berarti institusi politik yang berwenang menentukan bagaimana aturan main dibuat dan dijalankan bagi seluruh bangsa. Pasar berarti lembaga ekonomi yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung berdasarkan prinsip untung rugi dalam penyediaan barang dan jasa. Komunitas berarti relasi dan warga di luar institusi ekonomi dan politik tadi yang terbentuk karena ikatan primordial tertentu: bahasa, suku, ras, agama, profesi, etnis, dan sebagainya. Kalau digambarkan relasinya kurang lebih begini:

Dominasi satu poros akan menentukan hidup bersama yang tidak fair: negara terlalu kuat jadi otoriter, pasar tak terkendali bikin masyarakat konsumeris dan dangkal, komunitas yang terlalu liar jadi komunalisme tribal. Jadi, menurut senior saya itu, jika bangsa kita ini selama Orde Baru ditelan oleh negara otoriter, setelah itu, masuk ke cengkeraman pasar. Pada masa Orde Baru, konglomerat di bawah kendali Suharto. Maklum, dia pimpinan tertinggi ABRI, pemimpin para birokrat, dan tentunya Golkar hanyalah jelmaan sipil Suharto. Alhasil, mbok bagaimana pun PDI dan PPP cari suara, Golkarlah pemenang jaya. Saya ikut Pemilu bahkan meskipun tahu pasti kalah; belum tahu bahwa golput dalam konteks otoritarian justru bisa jadi bentuk delegitimasi status quo. Apa boleh buat, begitulah Orba; dan dua tahun saya ikut kasak-kusuk sejak peristiwa 27 Juli 1996 sampai ujungnya peristiwa Mei 1998.

Menariknya, pada tautan ini Anda bisa menengarai bagaimana mulut pemerintah otoriter dan rahang pasar itu hampir setali tiga uang. Para konglomerat Orde Baru tak berkutik di hadapan Suharto nan otoriter. Setelah Suharto lengser, konglomerat tetaplah konglomerat. Bahkan, mereka makin tua makin keladi karena demokratisasi ekonomi. Jadi, konglomerat yang tersangkut kasus BLBI rupanya semakin leluasa melenggang karena pemberantasan korupsi di negeri ini bersifat tebang pilih. Mengenai ini, Anda bisa baca tautan ini.

Tidak mengherankan, para oligark ini bisa membangun jaring laba-laba, yang saya tak bisa menggambarkannya: Salim Group, Para Group (CT), Medco (AP); grup Cendana dan seterusnya. Benar-benar saya buta pemetaannya, tetapi pasti bisa dicari. Persoalannya bukan hanya bahwa para konglomerat itu melata ke poros pasar, tetapi juga bahwa mereka ada di balik berdirinya aneka partai: Nasdem (SP), Gerindra (HD), Perindo (HT), Berkarya (TS), dan seterusnya. Konon, jumlah kursi mereka di parlemen lebih dari 50%. Hanya PDIP, PKS, dan PPP yang tampaknya tak punya kekuatan signifikan dari jalur konglomerasi ekonomi.

Jadi, dengan pengandaian Pemilu ini dimenangkan oleh nganu, yang dulu saya harapkan supaya berhentiyo cari kuasa, tidaklah sulit dimengerti mengapa status quo menang: poros komunitas (akademisi, agama, seni, dan lain-lain) dikepret begitu saja oleh kongkalikong negara-pasar. Dengan begitu, warga bangsa ini dari mulut pemerintah tertelan ke perut pasar. Etika tidak akan masuk dalam kamus gluttony alias gelojoh, dokok makan. Himbauan moral tak akan bergaung bagi pemeluk hedonisme. Solidaritas tak berbunyi di telinga konsumerisme.

Kongkalikong pasar-negara hampir bisa dipastikan merusak lingkungan karena kapital sungguh menjadi ransum yang kokoh. Dengan ransum itu, oligark akan meneriakkan omong kosong patriotisme, bela negara, rekonsiliasi, stabilitas politik, dan semacamnya. Status quo mereka butuhkan tetapi kapital mestilah mereka lipatgandakan. Pada masanya, dari keuntungan yang berlipat itu mereka bisa kasih corporate social responsibility atau bantuan sosial atau solidaritas ala kadarnya, yang sama sekali tak membuat posisi mereka goyah; sebaliknya, trickle down effect yang tak seberapa itu malah bisa memikat hati penerima bantuan yang lugu, yang dipelihara juga oleh negara (keluguannya) sesuai undang-undang [jangan-jangan gitu ya maksud memelihara: jangan sampai mereka tidak miskin dan terlantar lagi]. 

Dengan kemenangan quick count untuk si nganu, kekuatan poros negara-pasar terafirmasi dan komunitas ideologi gigit jari. Seluruh alasan dan analisis mengenai elektabilitas ini itu boleh jadi betul, tetapi alasan-alasan itu sudah jadi bahan gorengan kongkalikong negara-pasar. Begitulah dunia capitalocene, yang menekankan sistem kapitalis dan pengaruhnya terhadap eksploitasi sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan pengejaran keuntungan sebagai pendorong utama krisis ekologi saat ini. Untuk yang sibuk dengan status quo dan masuk pusaran pasar-negara, krisis ekologi adalah o’ot alias out of topic; yang penting gimana caranya supaya kuasa langgeng.