A Pathway to God

Anda boleh dan bahkan mungkin malah harus terpingkal-pingkal melihat film Agak Laen. Minimal, Anda tertawalah. Kalau tidak, yang agak laen bukan filmnya, melainkan Anda.
Nah, kalau Anda bisa tertawa melihat film itu, kiranya Anda bisa jadi lebih fresh; dan kalau Anda sudah lebih fresh, kiranya pikiran Anda juga lebih gress. Dengan pikiran yang gress itu, saya mengundang Anda untuk melihat lebih jauh secara agak laen daripada sekadar mengingat-ingat adegan lucunya.

Ada banyak kesusahan yang jadi bahan tertawaan. Official Trailer filmnya diawali dengan komentar terhadap rumah hantu, yang lebih cocok disebut rumah orang miskin. Awal film juga menunjukkan bagaimana kesusahan orang jadi bahan tertawaan di pasar malam.
Siapakah orang-orang yang ditertawakan itu?
Orang-orang yang punya kesulitan dengan uang! Butuh uang untuk tebus obat, bayar hutang, wedding party, dan masuk tentara. Begitulah cerita mengalir mulai dari renovasi rumah hantu sampai akhirnya empat sekawan itu dipenjara selama dua tahun akibat kasus kematian yang terjadi di rumah hantu mereka yang viral. Akhir cerita pun menunjukkan persoalan yang ditampilkan di awal: uang.

Meskipun film ini bergenre komedi, saya kira narasi dan mosaik-mosaik yang disuguhkan sungguh-sungguh relate dengan hidup konkret bumi pertiwi ini setelah hampir 80 tahun menyatakan diri merdeka.
Apakah kalau orang menyatakan diri merdeka, ia sungguh-sungguh merdeka? Apakah Anda menganggap selesainya kolonialisme berarti tak ada kolonialisme baru? Apakah Anda masih yakin bahwa setelah Orde Baru tumbang di ’98 tidak ada lagi bentuk Orde Baru yang baru? Apakah Anda berpikiran bahwa harga beras naik di pasar induk berarti pendapatan petani naik juga? Apakah Anda beranggapan kalau pejabat negara omong A itu berarti memang maksudnya A? Apakah kalau petinggi negara menunjukkan kecanggihan teknologi yang diadopsinya itu berarti negara ini juga canggih menata bangsanya?

Agak Laen memberi komentar akurat lewat mulut bunda Oki terhadap keyakinan-keyakinan naif seperti itu: anak-anak bangsa ini dipenjara bukan karena jahat, melainkan karena bodoh! Tentu, ini adalah generalisasi, karena yang dikomentari hanyalah pikiran Oki. Akan tetapi, Oki juga adalah kita, yang bodoh. Bodoh itu terasa lebih keras daripada naif, yang sudah saya singgung beberapa waktu lalu, tetapi hakikatnya sama.

Konon, nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi nasib orang bodoh bisa jadi bahan tertawaan dan lebih dari itu, saya ulangi lagi: bisa jadi terpenjara. Orang terpenjara kehilangan martabatnya, tak berfungsi dalam masyarakat, dan hanya bisa bergantung pada uang dan kroni-kroninya. Tentu, orang tak bisa hidup tanpa uang, tetapi itu tak berarti bahwa hidup orang hanya bergantung pada uang, kecuali jika ia bodoh. Selanjutnya, orang bodoh yang satu bisa memperbodoh orang lainnya, bergantung seberapa banyak uang dimilikinya.

Sejak dulu saya merindukan realisasi program Wajib Belajar: berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Sekarang, sebagai buah program Wajib Belajar itu, saya dapati diri saya bodoh antara lain setelah saya menyimak tayangan berikut ini:

Kalau Anda mau jadi berasa bodoh, silakan simak tayangan tersebut tanpa memosisikan diri sebagai orang pro atau fanatik 01, 02, atau 03. Kenapa? Karena, kalau Anda menempatkan diri sebagai pro 123, Anda sudah (merasa) jadi pintar; tak ada gunanya menonton tayangan itu.

Saya hanya bisa keheranan mengapa rekapitulasi suara pada situs resmi KPU berhenti setelah perolehan data mencapai 70-an%. Dua minggu bisa rekap sampai 70%, mosok untuk separuh sisanya saja tak bisa kelar seminggu?
Lah, kan medannya sulit untuk mengumpulkan C1? Papua, misalnya.
Trus, sesulit apa mengumpulkan C1 di Jakarta, DIY, Bali, Berlin, Den Haag, Roma? Kok tetap belum sampai 99% juga?

Sementara itu, situs independen kawalpemilu.org tidak terdukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunggui penghitungan suara dan memotret form hasil hitung suara C1, sehingga verifikasi manualnya juga tidak akan mudah. Alhasil, saya tetap bodoh, tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan tak tahu lagi mana lembaga resmi atau independen yang bisa dipercaya dalam matra Capitalocene ini.

Tayangan yang saya sitir itu menjelaskan mengapa pada waktu perolehan data sampai 70-an persen, rekapitulasi hitung suara berhenti. Dunia algoritma suara pilpres ada di luar jangkauan saya, dan kebodohan saya cuma mengatakan bahwa itu berarti sistem butuh waktu untuk bikin sinkron antara data aktual dan virtual, supaya tidak njeglek angka yang disodorkan oleh Quick Count dan Real Count alias slow count

Mungkin politik kita emang agak laen. Bayangkanlah, menurut KPU pada tautan ini, jumlah pemilih kita ada 204.807.222 orang, yang terbagi dalam 823.220 tempat pemungutan suara. Jadi, taruhlah di setiap TPS itu ada 249 pemilih.

Nah, ini agak laennya: menurut KPU pada tautan ini yang saya akses jam 2.40 dini hari tadi, total suara yang sah adalah 128.133.548 dan itu sudah diberi persentase 77.97%. Kalau 77.97% adalah 128.133.548, berarti 100%-nya adalah 164.351.094, bukan? Jadi, KPU sudah tahu bahwa ada selisih antara DPT dan pencoblos yang datang ke TPS.
Memang, kalau 164 juta itu dibagi dalam 823.220 TPS, itu artinya rerata pemilih di setiap TPS itu hanya 200, bukan? Njuk ke mana yang 49 di setiap TPS itu?
O ya mereka kan golput, lagi sakit, di tanah rantau, gak boleh milih, telat datang ke TPS, dan seterusnya.

Saya tidak risau dengan aneka alasan itu: yang sakit semoga cepat sembuh, yang golput ya semoga tidak putus asa, yang di tanah rantau semoga cepat bisa balik kampung, dan seterusnya. Saya lebih risau pada 40-an juta surat suaranya, bagaimana nasib mereka ini, apakah bisa kembali ke tempat asalnya tanpa terluka atau digantikan oleh surat suara baru, atau bagaimana. Semakin bodoh rasanya, tak mengerti apa-apa dan tinggal terima hasilnya; dan betul kata bunda Oki tadi: terpenjara bukan karena jahat, melainkan karena kebodohan.