A Pathway to God

Dalam sebuah simulasi analisis sosial tampak bahwa kelompok tertindas memiliki solidaritas yang relatif lebih tinggi dalam upaya mengubah nasib mereka. Kelompok penindas cenderung status quo dan kelompok menengahnya melihat-lihat mana yang lebih menguntungkan mereka. Secara teoretis, sebetulnya ketiga kelompok itu ya sama-sama “cari untung tolak rugi”. Hanya saja, yang tertindas lebih banyak jumlahnya sementara yang menindas cuma beberapa gelintir sehingga penampakan solidaritas lebih mudah teramati dalam kelompok tertindas.

Di dunia nyata, saya jadi ragu-ragu atas observasi itu karena fenomena panik massa. Saya bisa mengerti bahwa kebanyakan fenomena antri bensin/solar itu adalah simptom panik massa akibat permainan politik, entah disengaja atau tidak. Betapa bikin geregetan jika benar bahwa “Keterlibatan Mafia Migas dalam Pilpres Semakin Terkuak“. Segelintir orang bisa memanfaatkan panik massa demi status quo atau demi keuntungan yang jauh lebih besar.

Rakyat miskin sederhana tak punya pisau analisis untuk mencermati fenomena sosial politik. Hidup ini sudah susah, maka kalau ada hal-hal yang memperberat atau mempersusah hidup ini, sekurang-kurangnya reaksinya ada dua. Pertama, pasrah bongkokan, nrimo ing pandum, tiap orang punya keberuntungannya sendiri-sendiri. Kedua, menyalahkan, protes terhadap faktor sosial yang mempersulit hidup mereka: naiknya harga bensin/solar, dihapusnya subsidi dan sebagainya. Mereka cenderung ingin masalahnya cepat diselesaikan dengan membatalkan perubahan yang memberatkan hidup mereka (Jadi, yang ingin status quo sebenarnya juga bukan hanya kelompok penindas).

*****

Kenaikan harga bensin bukan akar persoalan meskipun harga itu memicu harga lain yang ujung-ujungnya bisa mencekik rakyat kecil. Mengapa? Karena kenaikan harga itu masih bisa ditelusuri penyebabnya. Misalnya melonjaknya harga minyak dunia. Akan tetapi, lonjakan harga dunia juga bukan akar masalah: siapa suruh impor minyak banyak-banyak? Sebabnya macam-macam: terlalu banyak produksi kendaraan, impor jadi lahan bisnis yang banyak celah untuk korupsi, ketidakmauan membangun kilang minyak dan sebagainya. Faktor-faktor itu pun masih bisa dicari lagi penyebabnya sampai ujung-ujungnya adalah faktor kultural: akhirnya mesti berpulang ke masing-masing individu”.

Akan tetapi, kalau kembali ke masing-masing individu, agen perubahan jadi banyak dan secara naif orang mengatakan semua warga mesti bertanggung jawab. Ya memang; tetapi tanggung jawab tiap orang berbeda-beda dan yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara negara. Siapa? Pemerintah! Secara struktural pemerintahlah yang semestinya membuat masing-masing individu itu bermental revolusioner. Jadi, kalau Jokowi sejak kampanye menggembar-gemborkan revolusi mental, meskipun itu berlaku untuk setiap individu, subjek yang mutlak merevolusi mentalnya adalah jajaran pemerintah sendiri.

Isu kelangkaan BBM memang sensitif dan massa dengan mudah menjadi latah dan panik karena masing-masing berangkat dari kepentingannya sendiri. Fenomen antrian bbm mengindikasikan bahwa pemerintah belum punya kuasa yang autentik secara terstruktur, sistematis, dan masif! Lha perangkat (penegak) hukum yang mengabdi kepentingan publik absen sehingga: mobil mewah minum premium, maunya isi full tank saat krisis, selagi antri di jalan datar pengendara asik bermain hape dengan mesin motor menyentorkan asap ke pengendara lain, aksi serobot….

Kata Paus Fransiskus: authentic power is service. Kuasa yang autentik membangun struktur yang mengabdi revolusi mental, lebih dari sekadar mewartakan himbauan moral. Konon, perubahan perilaku juga disokong oleh perubahan struktural. Kuasa yang autentik tidak semata menelorkan himbauan moral, melainkan keterlibatan aktif supaya kepentingan bersama bisa diabdi, dilayani, dikawal bahkan sampai pada tingkat pom bensin!