Agama Kosong

Kolom agama di KTP, diisi apa juga, pada dasarnya gak relevan, void, alias kosong: tulisan itu tak menghubungkan pemilik KTP dengan agama yang ditulis dalam KTP. Itulah agama KTP. Tato besar “Katolik” di jidat orang pun sama sekali tak punya korelasi dengan kekatolikannya! Yang memberi kualitas iman keagamaan seseorang bukan yang tertera pada jidat atau KTP-nya, melainkan yang tertera oleh pikiran, kata dan perbuatannya. Kalau elemen-elemen itu sinkron, that’s the true faith and real religion!

Jadi, secara logis, kolom agama pada KTP tak berkorelasi dengan agama nyata seseorang. Analoginya? Kawin paksa! De jure, Tono adalah suami Tini, tapi de facto mereka tak punya komitmen dan malah Tini hidup bersama Harto, dan Tono hidup dengan Nita. Penghayat Sunda Wiwitan bisa saja menuliskan agama Islam pada KTP; begitu juga penghayat kejawen bisa menulis Kristen, dan sebagainya. Ini menunjukkan ketiadaan relasi logis antara agama KTP dan keyakinan yang senyatanya dihidupi orang.

Secara psikologis, tentu saja orang merasa safe jika berada dalam peer group. Orang akan merasa nyaman tinggal bersama orang lain yang punya keyakinan atau penghayatan hidup yang sama. Orang butuh dukungan atau bantuan untuk menghayati keyakinan pribadinya. Selain itu, identitas yang terbuka mendorong orang untuk menyesuaikan perilakunya dengan identitas itu. Misalnya, kalau saya menyatakan agama saya Islam, tentu saya berupaya untuk mengikuti kaidah-kaidah Islam, supaya saya sungguh menjadi muslim yang baik. Malu dong, berkoar-koar pembela Islam tapi senang menebar teror (memang ada yang gak malu sih, tapi itu justru menjelaskan bahwa ini soal psikologis, bukan logika).

Celakanya, masyarakat kita ini cenderung secara naif mencampuradukkan yang logis dan yang psikologis. Cara berpikir nasi rames begini bikin perilaku juga ora mesti alias gak konsisten: problem psikologis didekati secara logis, dan problem logika malah didekati secara psikologis!

Seorang wasit sepak bola bisa saja mengambil keputusan kontroversial. Ia melihat pelanggaran keras terjadi dua meter di luar kotak penalti sehingga pemain tim tuan rumah tulangnya patah. Karena iba hati, ia menunjuk titik putih: penalti! Lha, siapa yang gak protes dengan keputusan macam itu?!

Negara bisa merepresentasikan wasit seperti itu dengan melanggar batas, yaitu dengan berupaya memberi dukungan psikologis terhadap pemeluk agama. Padahal, dukungan psikologis itu hanya bisa diberikan oleh komunitas penghayat agama dan negara hanya bisa melakukan pendekatan logis melalui hukum. Semakin negara intervensi pada wilayah agama, semakin kentara bahwa ini bukan lagi persoalan agama atau problem Ketuhanan yang Mahaesa: ini soal duit, soal jumlah, soal angka, soal politik, soal fanatisme…

Jadi? Entah dikosongkan atau enggak, itu hanyalah agama KTP. Kalau masih ribut soal ini, kita masuk dalam problem fanatisme, politik, angka, jumlah, duit…