Asumsi Keliru Demokrasi

Nasrudin, tokoh jenaka, suatu kali menemukan sebuah berlian di jalan sepulang dari ladang. Istrinya gembira luar biasa karena Nasrudin membawa temuan yang sangat mahal. Harga berlian itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tujuh turunan mereka atau kebutuhan seluruh warga kampungnya.

Kegembiraan itu tak berlangsung lama karena ada tetangga yang tahu bahwa Nasrudin menemukan berlian. Tetangga itu menuntut supaya Nasrudin membuat pengumuman sesuai dengan adat yang mengikat warga: membuat pengumuman di tengah pasar selama tiga hari berturut-turut dan pengumuman itu harus dibuat di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi yang tak punya hubungan kekerabatan.

Hanya jika tidak ada warga yang mengklaim kepemilikan barang temuan itu, si penemu bisa memiliki barang temuannya secara legal. Jika warga yang mengklaim ternyata lebih dari satu, barang temuan akan menjadi milik kampung dan dipakai demi kepentingan bersama.

“Tenanglah, Istriku. Kita akan memiliki berlian ini,” Nasrudin menghibur istrinya.
“Bagaimana mungkin? Pasti tetangga-tetangga yang tidak suka pada kita akan mengaku bahwa berlian itu milik mereka sehingga akhirnya kita harus menyerahkannya pada kepala kampung,” demikian analisis istri Nasrudin. Nasrudin tetap pada keyakinannya.

Ketika malam semakin larut, dan istrinya terlelap, Nasrudin mengendap-endap keluar rumah dan mengetuk pintu rumah dua tetangganya, mengajak mereka menuju ke pasar dengan membawa berlian temuannya. Tidak ada orang lain di pasar itu selain mereka bertiga karena semua warga kampung sudah terlelap di rumah masing-masing.

Nasrudin berdiri di tengah-tengah pasar dan, dengan gaya seolah-olah berteriak, ia berbisik-bisik, “Aku menemukan berlian ini di jalan menuju makam. Kalau tidak ada yang mengaku berlian ini miliknya, berlian ini jadi milikku dan kalau ada lebih dari satu orang yang mengaku berlian ini miliknya, aku akan menyerahkan berlian ini kepada kepala kampung.”

Demikianlah dilakukan Nasrudin tiga hari berturut-turut dan tak ada orang yang mengklaim berlian itu, termasuk dua tetangganya yang menjadi saksi. Maklum, sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengklaim berlian itu. Maka, berlian itu menjadi milik Nasrudin dan istrinya. Mereka menjadi kaya raya karenanya dan sanggup membiayai dua tetangganya yang telah menjadi saksi.

imagesCASIW5WVDemokrasi biasanya dipahami sebagai mekanisme prosedural yang terkait dengan struktur institusi tertentu. Di situ tercakup juga hukum dan aturan yang menyokong institusi tersebut: gedung DPR, menteri, presiden, mahkamah agung, dan sebagainya. Singkatnya, demokrasi dikaitkan dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara. Orang cenderung tidak bicara mengenai demokrasi ketika berwacana mengenai agama, misalnya.

Kedua, demokrasi biasanya diidentikkan dengan permainan zero-sum. Hanya orang yang bisa menerima kekalahanlah yang punya jiwa demokratis. Demokrasi berarti proses bertanding secara fair dan dengan lapang dada orang harus menerima kekalahan. Lebih dari itu, orang yang demokratis harus mendukung sepenuhnya pihak yang menang. Begitulah dua asumsi yang hidup di kepala orang ketika bicara mengenai demokrasi. Bagaimana asumsi itu bisa dijelaskan?

Demokrasi Prosedural

Dengan metafora kisah Nasrudin ditunjukkan bahwa ada aturan hidup bermasyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan demokrasi. Akan tetapi, biasanya aturan manusia punya celah atau lubang yang bisa diutak-atik sehingga orang bisa lolos dari aturan tersebut.

Jika demokrasi dipahami sebagai sistem aturan institusional belaka, semua model demokrasi yang ditemukan oleh para ahli demokrasi akan menjadi relatif di hadapan orang-orang yang terlibat dalam sistem demokrasi itu. Akhirnya, yang menentukan efektivitas struktur untuk membangun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi adalah pelaku-pelakunya.

Kisah Nasrudin menunjukkan bahwa struktur prosedural bisa dimanipulasi oleh pelaku dalam struktur. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga demokratis pun tidak menjamin suatu negara menjadi demokratis. Prinsip prosedural dibuat bukan demi strukturnya sendiri melainkan demi kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Kalau begitu, prosedur dan struktur adalah sebuah necessary condition yang tak bisa diterima sebagai sufficient condition bagi sebuah demokrasi.

Pemahaman demokrasi yang terbatas pada prosedur demokratis justru bisa melemahkan posisi demokrasi dalam arus globalisasi. Mungkin benarlah analisis Noreena Hertz (The Silent Takeover, Global Capitalism and The Death of Democracy) bahwa rezim demokratis menjadi sasaran paling empuk bagi globalisasi. Jika demokrasi dipahami melulu sebagai prosedur demokratis, dan bukannya pertama-tama sebagai kedaulatan rakyat, demokrasi menjadi mekanisme terbaik untuk merealisasikan kepentingan pihak yang paling berkuasa.

Demokrasi Zero-Sum

Selain demokrasi prosedural, kebanyakan orang memahami demokrasi sebagai banyak-banyakan suara (50% plus 1). Siapa yang memperoleh suara lebih dari 50%, dia menang; sebagaimana terjadi di Amerika (Partai Republik dan Partai Demokrat) maupun Inggris (Partai Buruh dan Partai Konservatif) sebagai negara yang menerapkan demokrasi zero-sum. Dua partai besar bertarung dan pemenangnya menjadi penguasa seturut prinsip winner-take-all. Ini seperti jika dua orang bertanding badminton, salah satu pasti kalah dan pihak lainnya menang.

Demokrasi seperti ini bukanlah satu-satunya model demokrasi karena nuansa oposisi bisa diperjuangkan dengan syarat tertentu: taruhannya tidak boleh merenggut hak dasariah orang. Prinsip winner-take-all bisa diterapkan secara sehat jika kesatuan bangsa dan kesejahteraan sosial kurang lebih terjamin. Artinya, partai pemenang sungguh-sungguh menjamin perwujudan kesejahteraan bersama, termasuk juga kesejahteraan partai yang kalah dan konstituennya.

Jika taruhannya terlalu besar, tentu demokrasi zero-sum justru membahayakan kohesi masyarakat dan negara bisa menghadapi ancaman perpecahan; apalagi jika negara itu terdiri dari segmen-segmen yang tingkat pluralitasnya tinggi plus jumlah penduduknya begitu besar, seperti Indonesia ini. Syukurlah, demokrasi seperti ini bukan satu-satunya model demokrasi.

Ada model demokrasi yang ternyata lebih klop untuk Indonesia tanpa mengurangi keasyikan untuk bermain politik. Model ini dikaji dengan mempertimbangkan suatu teori permainan

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s